Prodi S1 FKG ULM Raih Juara 2 Nasional Olimpiade Dentomaxillofacial Radiologi di FKG Unair

Banjarmasin, 19 Juli 2025. rivercitynews.id — Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi (S1 FKG) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berhasil meraih juara 2 nasional dalam ajang Olimpiade Dentomaxillofacial Radiologi yang digelar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG Unair), Surabaya, pada 17 Juli 2025.

Prestasi ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan kompetensi mahasiswa FKG ULM di tingkat nasional. Kompetisi tersebut diikuti oleh berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia yang memiliki program studi kedokteran gigi, dengan materi perlombaan yang menguji pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang radiologi dentomaksilofasial.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas capaian ini. Ini adalah hasil kerja keras tim, dukungan dosen pembimbing, serta semangat belajar yang tinggi dari para mahasiswa kami," ungkap perwakilan tim FKG ULM.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika ULM untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang kedokteran gigi, khususnya radiologi, dan terus berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Selain sebagai ajang kompetisi, olimpiade ini juga menjadi forum ilmiah yang mempertemukan mahasiswa dan akademisi dari seluruh Indonesia dalam memperkuat wawasan serta jaringan profesional di bidang kedokteran gigi.

Read More

6 Tahun Terbengkalai, Kasus Mafia Tanah di Batola Seret Oknum Kades Aktif

 6 Tahun Terbengkalai, Kasus Mafia Tanah di Batola Seret Oknum Kades Aktif

---

  Kuasa hukum , Enis Sukmawati dari Kantor Hukum Nenggala Alugoro  bersama Sofyan Hutapea di Polres Batola Polda kalsel

Barito Kuala rivercitynews.id – Kasus dugaan mafia tanah yang menyeret oknum Kepala Desa di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kembali mencuat ke publik. Sudah enam tahun sejak dilaporkan pada 3 September 2019, kasus ini belum menunjukkan kemajuan berarti. Ironisnya, salah satu tersangka, Abdul Kadir, hingga kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa.

Kasus ini dilaporkan oleh Sofyan Hutapea dengan nomor LP/95/IX/2019/Kalsel/Res Batola. Dalam laporannya, Sofyan menyebut adanya pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan seluas 1.000 meter persegi yang telah bersertifikat atas namanya sejak 2005. Namun pada 2017, muncul sertifikat baru di atas lahan yang sama.

Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka: Jusriyan dan Abdul Kadir. Namun hingga kini hanya berkas Jusriyan yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Desember 2019. Berkas Abdul Kadir mandek tanpa kejelasan.

Kuasa hukum pelapor, Enis Sukmawati dari Kantor Hukum Nenggala Alugoro, menilai lambannya penanganan kasus ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

“Kalau memang tidak cukup bukti, semestinya ada SP3. Tapi jika masih berlanjut, klien kami berhak mendapat SP2HP. Sampai sekarang, keduanya tidak ada,” ujar Enis, Senin (15/7/2025).

Lebih mengejutkan, Abdul Kadir yang berstatus tersangka tetap menjabat sebagai Kepala Desa. Padahal, menurut Pasal 18 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005, seorang kepala desa wajib diberhentikan sementara jika berstatus tersangka atas tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun penjara.

“Ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Jangan sampai jabatan dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum,” tegas Enis.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Batola IPTU Marum saat dikonfirmasi menyebut bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengecekan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Kuasa hukum korban berharap Polda Kalsel segera membuka kembali penyidikan dan mengambil tindakan tegas. Mereka juga meminta pemerintah pusat dan daerah tidak tinggal diam terhadap praktik mafia tanah yang diduga melibatkan aparat desa.

“Ini bukan sekadar konflik agraria, tapi soal keadilan dan integritas hukum di daerah,” pungkas Enis.

Read More

Polda Kalsel Gelar Bakti Sosial, Serahkan 100 Unit Rumah dalam Program Bedah Rumah

BANJARMASIN rivercitynews.id - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-79 Tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar kegiatan Bakti Sosial dengan menyerahkan bantuan secara simbolis 100 unit rumah melalui program Bedah Rumah kepada masyarakat Kabupaten Balangan. Acara tersebut digelar di Aula Wajracyena Satbrimob Polda Kalsel, Kota Banjarmasin, Selasa (24/6/2025).  

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Wakil Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel, Bupati Balangan, Plt. Sekda Kab. Balangan dan Kapolres Balangan 

Program Bedah Rumah ini merupakan bentuk kepedulian Polda Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan tempat tinggal layak huni.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K, M.H. mengatakan, dalam keterangannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79 berupa penyerahan kunci secara simbolis bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang berada di Kabupaten Balangan.

Sebanyak 100 unit rumah diserahkan dalam program Bakti Sosial Polda Kalsel terdiri 88 unit telah selesai 100 persen pengerjaan dan 12 unit telah 70 persen pengerjaan.

Polda Kalsel bekerjasama dengan Pemkab Balangan mulai mengerjakan 100 unit rumah sejak bulan Januari tahun 2025.

"Dalam program ini, total rumah yang dibedah sebanyak 327 unit rumah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan," terang Kapolda Kalsel.

Dari 327 unit rumah yang dikerjakan, saat ini rumah yang telah selesai di Renovasi sejumlah 97 unit, dan yang masih proses renovasi sejumlah 230 unit. 

Adapun rincian bedah rumah tersebut meliputi Polres Balangan 100 unit, Polres Banjar 91 unit, Polres Tabalong 100 unit, Polres Tanah Laut 30 unit, Polres Tanah Bumbu 3 unit, Polres HST 2 unit, dan Polres HSS 1 unit. Sumber dana dalam pelaksanaan program bedah rumah ini berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten maupun CSR dari Pihak Swasta. Yang mana Biaya Renovasi masing-masing unit rumah berkisar antara Rp.25 juta dan Rp.30 juta.

Kapolda menuturkan, digelarnya bedah rumah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan.(sbhp/aw )

Read More